Gereja Sumut Terancam????
Maret 14, 2008 pada 8:11 am (E S E I, P O L I T I K)
Opini kritis ini sampai ke emailku dan aku sangat tertarik. Pertama, tulisan ini berangkat dari salahsatu peristiwa di Kota Pematangsiantar. Kedua, aku kenal betul orang-orang yang dibicarakan di awal opini ini, meskipun namanya tidak ditulis. Dan yang ketiga, aku geram melihat gereja berubah fungsi jadi organisasi sekuler yang berlomba-lomba ‘mengemis’ dari para calon gubernur Sumatera Utara. Maka lahirlah berita: Cagubsu Anu Minta Restu dari Praeses Gereja Anu dll sejenisnya. Gereja ‘jualan’ dukungan, para calon membeli dengan uang korupsi. Ujung tahun lalu, aku tak sudi mengikuti natal apapun. Kalian tahu, natal telah berubah jadi natal politik. Seluruh warga mulai dari jalan besar hingga ke gang-gang, berlomba-lomba menggelar natal. Dan ujung-ujung: cagubsu diundang, maka cairlah sumbangan. Okelah, moga opini ini bermanfaat. Salam. Pandapotan MT Siallagan (Penyair dan Cerpenis)
Gereja di Sumut mau ke mana?
Oleh Limantina Sihaloho
Pada hari libur nyepi yang baru saja lalu, saya terkesiap membaca berita dalam sebuah harian lokal yang memberitakan bahwa Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) di Pematang Siantar mengadakan ibadah dalam rangka penguatan bagi salah seorang calon gubernur Sumut. Dalam gambar, seorang pendeta berdiri di samping seorang pendeta lainnya yang sedang berbicara (berkotbah?) dari sebuah podium. Keduanya mengenakan jubah hitam kelam berpita putih di bagian leher.
Kalau benar telah berlangsung ibadah penguatan bagi salah seorang calon gubernur Sumut yang dilaksanakan oleh BKAG di Pematang Siantar, maka ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya ajukan dan sebagai warga gereja saya berhak memperoleh pertanggungjawaban pemimpin-pemimpin gereja yang mendukung ibadah penguatan bagi salah satu kandidat gubernur Sumut untuk pilkada dalam waktu dekat ini.
Pengalaman telah memperlihatkan pada kita bahwa para politisi dan birokrat biasanya memiliki tujuan-tujuan jangka pendek, sependek bahkan lebih pendek daripada lamanya mereka menduduki jabatan yang sedang mereka incar. Kampanye selalu diisi dengan slogan-slogan bombastis penuh impian kosong; bukan lagi rahasia bahwa uang dibagi-bagi kepada sejumlah calon pemilih potensial. Kalau nanti yang rela menebar uang dan pesona semacam ini telah terpilih menjadi gubernur, apakah ada jaminan bahwa yang bersangkutan akan memenuhi janji-janji masa kampanyenya? Adakah hitam di atas putih untuk perwujudan janji setelah kampanye berlalu jika yang bersangkutan memenangkan kompetisi pemilihan gubernur?
Mengapa kok gereja sebagai sebuah institusi religius tidak lagi begitu berbeda dengan institusi sekuler? Ada apa ini? Mendukung seorang calon gubernur dengan cara menyelenggarakan sebuah ibadah penguatan bagi yang bersangkutan adalah sebuah tindakan gegabah. Orang-orang yang berada di BKAG nampaknya tak memiliki kemampuan untuk menganalisa secara mendalam situasi kontemporer. Mereka seperti orang-orang yang tak mau tahu akan apa akibat tindakan-tindakan yang dilakukan BKAG bagi masa depan gereja. Menurut saya BKAG terlalu mudah untuk mendukung seorang kandidat gubernur tanpa alasan yang jelas dan bertanggung jawab. BKAG dengan ibadah penguatan untuk seorang kandidat gubernur tersebut telah mengatasnamakan warga gereja anggota-anggota BKAG dan ini memiliki implikasi yang luas dan menjadi sebuah cacat dalam sejarah perjalanan kekristenan di Indonesia.
BKAG memberikan contoh yang jelas bahwa gereja telah diseret oleh para pemimpinnya ke dalam budaya instan dan tujuan-tujuan jangka pendek. Tindakan semacam ini bertentangan dengan visi dan misi gereja yakni menjadi garam dan terang dunia. Sebuah lilin akan dapat menerangi sebuah ruangan yang gelap kalau lilin tersebut diletakkan di tempat yang terbuka seperti di atas sebuah meja bukan di bawah meja. Bagi saya, mendukung seorang kandidat apalagi mengatasnamakan gereja dengan menyelenggarakan sebuah ibadah penguatan bagi si kandidat adalah laksana meletakkan sebuah lilin di bawah meja. Ataukah para pemimpin gereja di Sumut menafsirkan bahwa menjadi garam bagi dunia adalah membawa dan membiarkan gereja bermesraan dengan para politisi sekuler? Mari kita jujur memperhatikan apa yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat kita selama ini. Para kandidat bupati, gubernur bahkan presiden senang merayu rakyat menjelang pemilihan umum tiba. Tidak hanya para kandidat eksekutif yang doyan merayu tetapi juga para kandidat legislatif yang sejatinya secara langsung merupakan perwakilan rakyat. Mereka senang menjual janji kosong dan entah bagaimana rakyat secara umum tak punya dasar untuk mengadukan para penjual janji-janji kosong ini setelah salah satu di antara mereka nanti akan memenangkan pemilihan.
Gereja mesti memiliki sikap dan tindakan yang jelas yang menunjukkan bahwa dirinya adalah sebuah gereja bukan partai politik sekuler. Gereja pertama-tama dan terutama adalah manusianya, orang-orangnya yang mengikatkan diri dalam satu iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan ini mengimplikasikan dirinya dalam bentuk-bentuk tindakan yang kongkrit: berpihak kepada apa yang adil, benar dan damai berdasarkan perspektif rakyat sebab suara rakyat adalah suara Tuhan; suara (para) pemimpin gereja belum tentu adalah suara Tuhan.
Kemesraan politisi dengan gereja apalagi dalam konteks masyarakat kita seperti belakangan ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Gereja adalah sebuah organisasi religius yang sudah berumur hampir 2000 tahun. Para pemimpin gereja tidak memiliki hak untuk menggadaikan organisasi religius ini demi kepentingan sesaat yang biasanya juga hanya dapat diakses dan dinikmati oleh segelintir orang. Perselingkuhan antara pemimpin gereja dengan politisi yang biasanya juga didukung oleh pemilik modal (pengusaha) demi mengamankan bisnis mereka potensial menghancurkan persatuan dan solidaritas orang-orang Kristen khususnya di ranah lokal.
Gereja adalah organisasi religius yang berbeda dengan institusi negara apalagi dengan “institusi” seorang kandidat gubernur. Jika sebuah “institusi” seorang kandidat gubernur mampu mendikte sebuah organisasi religius yang sudah berumur hampir 2000 tahun, maka ini adalah sebuah tanda kegawatan kondisi gereja secara internal; tak jelas lagi jati dirinya sebagai sebuah gereja. Untungnya, gereja tidak indentik dengan para pemimpin gereja yang jumlahnya hanya sedikit saja yang dalam waktu belakangan ini justru menyeret gereja ke arah kegelapan. Laksana seorang Batak, para pemimpin gereja di Sumut telah membuat gereja di sini seperti seorang pribadi yang tak tahu marganya apa, asal-usulnya dari mana, tak mengerti tarombo dan partuturon ni halak Batak serta tak paham bahasa Batak, bahasa ibunya. Maka disebutlah Batak seperti ini sebagai Batak na ligon, Batak na lilu. Gereja yang tak lagi setia pada hakekat dan panggilannya adalah gereja yang ligon, lilu. Sejarah telah membuktikan bahwa siapapun yang menyelewengkan hakekat dan panggilan gereja sebagai sebuah organisasi religius yang pro kemanusiaan, keadilan dan perdamaian, entah dia pendeta, umat, politisi, penguasa, akan tertendang oleh penyelewengan yang dilakukannya sendiri, cepat atau lambat.
Saya perhatikan, tingkah laku para pemimpin gereja di Sumut tak ada lagi bedanya dengan tingkah laku para politisi yang mengincar kekuasaan pada posisi-posisi elitis dan strategis. Bahkan prilaku sebagian para pemimpin gereja di Sumut ini bisa lebih memprihatinkan daripada prilaku birokrat yang sering tidak berpihak pada rakyat, kepada umat. Pemilihan gubernur berlangsung setiap lima tahun; pemilihan ephorus juga demikian. Aneh tapi nyata sebab tahun ini, beberapa gereja di Sumut juga akan mengadakan sinode godang/bolon untuk memilih ephorus. Ada baiknya penyelenggaraan pilkada dan sinode godang/bolon dihindarkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindakan mutualisme antara (calon) penguasa, pemilik modal dan pemimpin gereja.
Gereja-gereja di Sumut terutama umatnya perlu menggagas sebuah onsep reformasi untuk memformat ulang sistem hierarki kepemimpinan gereja yang sebenarnya tak lagi cocok untuk zaman ini. Kekuasaan yang terlalu besar di tangan pimpinan pusat gereja dalam hal ini ephorus dan jajarannya yang merupakan warisan abad pertengahan telah lebih banyak merusak gereja baik sebagai sebuah institusi dan memperlemah soliditas umat yang mengikatkan dirinya dalam satu iman, satu solidaritas. Para pemimpin pusat gereja-gereja di Sumut lebih senang menjadikan diri mereka raja-raja kecil nan feodal; lebih senang dilayani daripada melayani. Karena lebih senang dilayani, mereka lalu lupa bagaimana melakukan kerja keras dan bagaimana berpihak kepada rakyat dalam tindakan nyata yang dalam prakteknya memang menuntut daya tahan spiritual, mental dan fisik yang besar. Kalau umat yang melakukan kesalahan ada sanksi tapi kalau pimpinan pusat seperti ephorus atau praeses bahkan pendeta resort, maka dengan mudah kesalahan itu dapat ditutupi oleh jubah hitam, doa-doa, ayat-ayat alkitab dan silat-lidah mereka. Umat Kristen di Sumut perlu bangkit sebab para pemimpin mereka, sebagian besar sudah terjerembab.***
Limantina Sihaloho, anggota Gereja Kristen Protestan Simalungun.